Iklan Atas Artikel

Gelar Aksi Warga Sorong Papua Minta Pemerintah Bubarkan Banser

Foto: Kastara.id
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Yorrys Th. Raweyai menyebutkan dalam aksi yang digelar masyarakat Sorong dan Manokwari (Rabu, 21 Agustus 2019) masyarakat mendesak pemerintah segera hadir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

Sejauh ini berbagai upaya tengah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam gejolak yang terjadi di Papua. Dengan melibatkan banyak unsur, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah daerah Papua.

Namun hingga kini belum menemukan jalan keluar. Dengan situasi seperti ini masyarakat mendesak pemerintah untuk terjun langsung dan menghadirkan solusi yang konkrit. Tuntutan ini disampaikan saat masyarakat Sorong dan Manukwari menggelar aksi beberapa waktu lalu.

Secara tegas masyarakat meminta Presiden Joko Widodo hadir langsung di Papua untuk meredakan situasi.

Saat diwawancarai Yorrys mengatakan: "Artinya Presiden harus datang. Kemudian usut tuntas kasus ini," kata Yorrys ketika ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Keadaan yang tak kunjung kondusif harus segera diselesaikan, Jika tidak kata dia, masyarakat akan melakukan aksi yang sama. Terlebih mereka akan berbuat lebih parah.

"Kalau enggak mereka akan melakukan aksi yang sama seperti itu," ungkap Yorrys.

Dalam aksinya itu terdapat 7 point penting yang menjadi tuntutan masyarakat, salah satunya masyarakat meminta pemerintah bubarkan ormas BANSER.

7 Tuntutan Masyarakat Papua

Berikut ini adalah tujuh point tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang digelar di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada Rabu 21 Agustus 2019.

Point pertama, Masyarakat meminta Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.

Point kedua, Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

Point ketiga, Massa meminta agar pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

Point keempat, Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri,"

Point kelima, Masyarakat meminta agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.

Point keenam, Massa meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua.

Point ketujuh, Apabila pemerintah Indonesia tidak menindaklanjuti tuntutan dan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.

Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel